APA edisi ke-7 tidak menyediakan format khusus untuk peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga kampus menetapkan sendiri bentuknya di gaya selingkung masing-masing. Itu sebabnya Anda akan menemukan lima bentuk berbeda di lima skripsi dari lima fakultas. Yang tidak berbeda adalah unsur yang harus ada. Halaman ini memberi enam unsur itu, templat untuk enam jenis dokumen hukum, bentuk kutipan dalam teks, dan — bagian yang paling sering dilewatkan — cara memastikan peraturan yang Anda kutip masih berlaku.
Enam unsur yang hampir selalu diminta
- Jenis peraturan — Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan seterusnya.
- Nomor peraturan.
- Tahun penetapannya.
- Judul lengkap, yaitu seluruh kalimat setelah kata “tentang”.
- Sumber publikasi resmi — Lembaran Negara atau Berita Negara beserta nomor dan tahunnya.
- Tanggal penetapan atau pengundangan, bila pedoman Anda memintanya.
Keenam unsur itu bukan karangan penulis panduan. Itulah medan data yang dipakai basis data hukum resmi kementerian untuk mendeskripsikan setiap peraturan: judul, nomor, tahun, tanggal penetapan, nomor pengundangan, dan statusnya. Kalau entri Anda memuat keenamnya, pembaca mana pun bisa menemukan dokumen aslinya.
Templat entri daftar pustaka
Sesuaikan tanda baca dengan gaya selingkung fakultas Anda; yang penting urutan dan kelengkapan unsurnya.
| Jenis dokumen | Templat |
|---|---|
| Undang-Undang | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor [nomor] Tahun [tahun] tentang [judul lengkap]. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun [tahun] Nomor [nomor]. |
| Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor [nomor] Tahun [tahun] tentang [judul lengkap]. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun [tahun] Nomor [nomor]. |
| Peraturan Presiden | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor [nomor] Tahun [tahun] tentang [judul lengkap]. |
| Peraturan Menteri | Peraturan Menteri [nama kementerian] Nomor [nomor] Tahun [tahun] tentang [judul lengkap]. Berita Negara Republik Indonesia Tahun [tahun] Nomor [nomor]. |
| Peraturan Daerah | Peraturan Daerah [nama daerah] Nomor [nomor] Tahun [tahun] tentang [judul lengkap]. Lembaran Daerah [nama daerah] Tahun [tahun] Nomor [nomor]. |
| Peraturan perubahan | [Jenis] Nomor [nomor] Tahun [tahun] tentang Perubahan atas [jenis, nomor, tahun, dan judul peraturan yang diubah]. [Sumber publikasi]. |
Contoh entri yang benar-benar terverifikasi
Berikut sepasang peraturan yang kami buka sendiri di basis data hukum Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, lengkap dengan seluruh unsurnya. Keduanya berstatus berlaku pada saat halaman ini disusun.
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Ditetapkan 28 Agustus 2025, diundangkan 2 September 2025. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661.
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Ditetapkan 14 Juli 2026, diundangkan 16 Juli 2026. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 477.
Pasangan ini dipilih bukan secara acak. Ia memperlihatkan jebakan yang paling sering menjatuhkan mahasiswa: mengutip peraturan yang sudah diubah tanpa menyebut perubahannya.
Kutipan dalam teks
Pada penyebutan pertama, tulis lengkap. Pada penyebutan berikutnya, boleh disingkat, asalkan singkatan itu Anda perkenalkan lebih dulu.
Penyebutan pertama: Ketentuan mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut Permendiktisaintek 39/2025).
Penyebutan berikutnya: Permendiktisaintek 39/2025 sebagaimana telah diubah dengan Permendiktisaintek 10/2026…
Menunjuk pasal tertentu: Pasal 76 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi beserta penjelasannya membedakan bantuan biaya pendidikan dari beasiswa — pembedaan yang dirujuk sendiri oleh laman resmi program KIP Kuliah.
Tiga aturan kecil yang sering dilanggar: jangan menulis nomor pasal tanpa menyebut peraturannya pada penyebutan pertama; jangan mengutip pasal dari ringkasan berita; dan bila Anda mengutip bunyi pasal secara langsung, salin persis termasuk tanda bacanya.
Memeriksa status sebelum mengutip
Peraturan punya tiga keadaan yang harus Anda bedakan, dan basis data hukum resmi mencantumkan statusnya secara eksplisit:
| Status | Artinya | Yang Anda tulis |
|---|---|---|
| Berlaku | Masih menjadi hukum positif | Kutip seperti biasa |
| Berlaku, tetapi telah diubah | Sebagian ketentuannya diganti peraturan perubahan | Kutip keduanya, dengan frasa “sebagaimana telah diubah dengan” |
| Tidak berlaku | Sudah dicabut atau diganti | Hanya untuk pembahasan historis, dan sebutkan bahwa sudah tidak berlaku |
Prosedur praktisnya empat langkah:
- Cari peraturan itu di basis data hukum kementerian atau lembaga yang menerbitkannya, bukan di mesin pencari umum. Setiap kementerian mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukumnya sendiri, dan di situlah metadata resminya berada.
- Baca kolom statusnya. Jangan mengandalkan tahun terbit: peraturan tahun 2025 bisa saja sudah diubah pada 2026, persis seperti contoh di atas.
- Cari peraturan perubahannya. Judul peraturan perubahan selalu diawali frasa “Perubahan atas”, sehingga mudah dikenali.
- Catat nomor Lembaran Negara atau Berita Negara-nya sekarang, saat dokumennya terbuka. Mencarinya lagi menjelang tenggat jauh lebih mahal.
Untuk skripsi hukum, memastikan sebuah undang-undang masih berlaku adalah keterampilan tersendiri yang dibahas lebih jauh di yuridis normatif vs yuridis empiris.
Dokumen hukum lain yang sering dikutip
Putusan pengadilan. Unsur yang diminta biasanya nama pengadilan, nomor perkara, dan tanggal putusan, ditambah sumber salinan yang Anda pakai. Pastikan Anda membaca salinan resminya, bukan ringkasan pemberitaan.
Naskah akademik dan rancangan peraturan. Boleh dikutip, tetapi harus jelas bahwa itu rancangan, bukan hukum positif. Menyebut rancangan seolah-olah sudah berlaku adalah kesalahan substantif, bukan kesalahan sitasi.
Peraturan internal kampus. Statuta, peraturan rektor, atau pedoman akademik dikutip dengan pola yang sama: jenis, nomor, tahun, judul, dan lembaga penerbitnya.
Enam kesalahan yang paling sering dicoret
- Menulis “UU Pendidikan Tinggi” tanpa nomor dan tahun. Nama populer bukan identitas peraturan.
- Memotong judul setelah beberapa kata. Judul lengkap adalah seluruh kalimat setelah “tentang”.
- Mengutip peraturan yang sudah diubah tanpa menyebut perubahannya. Ini kesalahan yang paling merusak argumen, karena ketentuan yang Anda andalkan bisa saja sudah berubah isinya.
- Mengambil bunyi pasal dari artikel berita atau media sosial. Buka dokumen resminya.
- Mencampur peraturan ke dalam daftar pustaka umum padahal pedoman meminta daftar terpisah. Banyak pedoman hukum meminta subbagian tersendiri untuk peraturan perundang-undangan.
- Menomori entri peraturan. Ikuti aturan daftar pustaka di pedoman Anda; sebagian besar tidak memakai nomor urut.
Menempatkannya di naskah Anda
Peraturan dikutip di tiga tempat berbeda dengan fungsi berbeda: di latar belakang untuk menunjukkan dasar hukum masalah, di tinjauan pustaka sebagai bahan hukum, dan di pembahasan saat Anda menghadapkan temuan dengan ketentuan yang berlaku. Cara menata bahan hukum di dalam bab kedua dibahas di cara menulis tinjauan pustaka BAB II. Aturan umum penulisan entri dan pencocokan dua arah antara teks dan daftar pustaka ada di panduan daftar pustaka APA 7, dan penulisan nama lembaga serta singkatannya mengikuti kaidah yang dibahas di PUEBI atau EYD Edisi V. Pastikan pula tata letak daftar pustaka mengikuti pedoman format skripsi Anda.
Menjaga sitasi hukum tetap rapi sampai akhir
Sitasi peraturan adalah bagian daftar pustaka yang paling mudah rusak, karena nomor Berita Negara dan status berlaku mudah tertinggal saat naskah direvisi berkali-kali. Tesify menyimpan rujukan Anda beserta detailnya dalam satu tempat sehingga entri yang sudah benar tidak perlu diketik ulang. Penilaian hukum dan setiap kalimat argumen tetap sepenuhnya milik Anda.
Susun skripsi Anda bersama Tesify — 100% ditulis oleh Anda.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah APA 7 punya format khusus untuk undang-undang Indonesia?
Tidak. APA 7 tidak mengatur format peraturan Indonesia secara spesifik, sehingga kampus menetapkan bentuknya sendiri di gaya selingkung. Buku pedoman fakultas Anda adalah rujukan yang menentukan.
Apakah undang-undang masuk daftar pustaka?
Ya. Banyak pedoman, terutama di fakultas hukum, meminta daftar tersendiri berjudul peraturan perundang-undangan, terpisah dari buku dan artikel jurnal.
Bagaimana menulis nomor Lembaran Negara?
Setelah judul peraturan, tulis Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun sekian Nomor sekian. Untuk peraturan menteri, yang dipakai umumnya Berita Negara, bukan Lembaran Negara.
Apa bedanya Lembaran Negara dan Berita Negara?
Keduanya adalah sarana pengundangan resmi, dan jenis peraturan menentukan mana yang dipakai. Yang perlu Anda lakukan adalah menyalin apa yang tertera pada dokumen resmi peraturan itu, bukan menebak.
Apakah boleh mengutip pasal tanpa membaca seluruh peraturannya?
Boleh mengutip satu pasal, tetapi Anda perlu memastikan pasal itu tidak diubah oleh peraturan perubahan dan tidak ditafsirkan berbeda oleh ketentuan lain di peraturan yang sama. Membaca penjelasan pasalnya hampir selalu sepadan.
Bagaimana mengutip peraturan yang sudah dicabut?
Boleh untuk pembahasan historis, dan wajib disertai keterangan bahwa peraturan itu sudah tidak berlaku beserta peraturan penggantinya.
Bagaimana kalau saya menemukan dua versi teks peraturan yang berbeda?
Gunakan yang berasal dari basis data hukum resmi lembaga penerbitnya. Salinan yang beredar di internet sering merupakan versi sebelum perubahan.
Apakah peraturan dihitung sebagai rujukan dalam jumlah minimal daftar pustaka?
Tergantung pedoman. Sebagian kampus menghitungnya terpisah dari rujukan ilmiah. Tanyakan kepada pembimbing bila pedoman Anda tidak menyebutkannya.
Bolehkah memakai singkatan seperti Permendiktisaintek?
Boleh, asalkan singkatan itu diperkenalkan pada penyebutan pertama dalam bentuk lengkap, lalu dipakai konsisten sesudahnya.
Apakah peraturan internal kampus boleh dikutip di skripsi?
Boleh, dan sering diperlukan pada penelitian tentang tata kelola pendidikan. Kutip dengan pola yang sama: jenis, nomor, tahun, judul, dan lembaga penerbitnya.